BAB VI — KERJA SAMA PERUSAHAAN DALAM RANGKA PEROLEHAN BISNIS DAN KERJA SAMA DALAM MELAKSANAKAN SEBAGIAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN USAHANYA
Pasal 67
POJK 69/POJK.05/2016 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Kerja sama dalam rangka melaksanakan sebagian fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan kepada penyedia jasa dengan perjanjian alih daya.(2) Bentuk perjanjian alih daya dilakukan Perusahaan atau Unit Syariah melalui perjanjian:a. pemborongan pekerjaan; dan/ataub. penyediaan jasa tenaga kerja.(3) Perusahaan atau Unit Syariah hanya dapat melakukan perjanjian alih daya dengan perusahaan penyedia jasa yang memenuhi persyaratan paling sedikit:a. berbentuk badan hukum Indonesia;b. memiliki izin usaha yang masih berlaku dari instansi berwenang sesuai bidang usahanya;c. memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman yang cukup;d. memiliki sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan;e. memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam alih daya;f. memiliki standar kompetensi sesuai dengan standar bisnisnya; dang. tidak memiliki benturan kepentingan.(4) Perusahaan atau Unit Syariah dapat melakukan perjanjian alih daya dengan perusahaan penyedia jasa berbentuk badan hukum asing pada kegiatan:a. penelitian dan pengembangan produk;b. sistem informasi; dan/atauc. bidang lain yang belum dapat dipenuhi oleh perusahaan penyedia jasa di Indonesia.(5) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah melakukan perjanjian alih daya dengan perusahaan penyedia jasa berbadan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perjanjian kerja sama ditanda tangani.(6) Perjanjian alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat ketentuan yang mengatur paling sedikit mengenai jenis, nilai, dan jangka waktu pengalihan fungsi penyelenggaraan usaha.(7) Perusahaan atau Unit Syariah wajib melakukan pengendalian atas sebagian fungsi penyelenggaraan usaha yang dialihkan kepada pihak lain yang levelnya sama dengan pengendalian yang dilakukan di internal Perusahaan atau Unit Syariah.(8) Perusahaan atau Unit Syariah tetap bertanggung jawab terhadap fungsi yang dialihkan kepada perusahaan penyedia jasa.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 67 POJK 69/POJK.05/2016
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.