Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB VI — KERJA SAMA PERUSAHAAN DALAM RANGKA PEROLEHAN BISNIS DAN KERJA SAMA DALAM MELAKSANAKAN SEBAGIAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN USAHANYA

Pasal 65

POJK 69/POJK.05/2016 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Kerja sama dalam rangka memperoleh bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dengan Agen Asuransi, bank, badan usaha selain bank, atau badan usaha yang mempekerjakan Agen Asuransi. (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi melakukan kerja sama dengan badan usaha yang mempekerjakan Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib: a. memastikan badan usaha dimaksud tidak sedang terikat dalam perjanjian kerja sama dengan Perusahaan Asuransi yang sejenis, Perusahaan Asuransi Syariah yang sejenis, atau Unit Syariah yang sejenis pada Perusahaan Asuransi dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dimaksud; b. memastikan bahwa Agen Asuransi telah bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang telah bekerja sama dengan badan usaha yang mempekerjakan Agen Asuransi dimaksud; c. memastikan Agen Asuransi yang dipekerjakan oleh badan usaha dimaksud telah memenuhi ketentuan mengenai Agen Asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1); dan d. melaporkan perjanjian kerja sama dengan badan usaha dimaksud kepada OJK.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 65 POJK 69/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.