BAB IV — PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI UMUM SYARIAH, USAHA ASURANSI JIWA SYARIAH, DAN USAHA REASURANSI SYARIAH
Pasal 54
POJK 69/POJK.05/2016 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Polis asuransi syariah dan perjanjian reasuransi syariah wajib mengandung Akad Tabarru’ dan Akad Tijarah.(2) Polis anuitas syariah untuk program pensiun wajib mengandung Akad Hibah Tanahud dan Akad Tijarah.(3) Akad Tijarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa Akad Wakalah bil Ujrah, Akad Mudharabah, dan/atau Akad Mudharabah Musytarakah.(4) Penggunaan salah satu Akad Tijarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan secara konsisten sampai berakhirnya polis asuransi syariah.(5) Dalam hal disepakati perubahan Akad Tijarah, penggunaan Akad Tijarah yang baru hanya dapat diterapkan pada polis asuransi syariah yang baru.(6) Dalam hal perubahan Akad Tijarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terjadi untuk pengelolaan investasi Dana Tabarru’ atau Dana Tanahud, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah wajib memisahkan Dana Tabarru’ atau Dana Tanahud yang dikelola berdasarkan Akad Tijarah yang lama dari Dana Tabarru’ atau Dana Tanahud yang dikelola berdasarkan Akad Tijarah yang baru.(7) Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dapat menggunakan Akad Tijarah dalam rangka pengelolaan investasi dari Dana Tabarru’ atau Dana Tanahud yang berbeda dengan Akad Tijarah dalam rangka kegiatan lain.(8) Berdasarkan Akad Wakalah bil Ujrah, Akad Mudharabah, dan Akad Mudharabah Musytarakah, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah wajib menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 54 POJK 69/POJK.05/2016
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.