Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — STANDAR PERILAKU USAHA · BAB III Bagian Kedelapan — Sarana Komunikasi dan Teknologi Informasi

Pasal 51

POJK 69/POJK.05/2016 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Perusahaan atau Unit Syariah dapat menyelenggarakan teknologi informasi sendiri dan/atau menggunakan pihak penyedia jasa teknologi informasi. (2) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah menggunakan pihak penyedia jasa teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan atau Unit Syariah wajib: a. bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko; b. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja penyedia jasa teknologi informasi; dan c. memberikan akses terhadap data, informasi dan database kepada OJK serta auditor internal dan eksternal Perusahaan atau Unit Syariah sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 51 POJK 69/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.