Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB II — RUANG LINGKUP USAHA · BAB II Bagian Kedua — Perluasan Ruang Lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah

Pasal 4

POJK 69/POJK.05/2016 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Ruang lingkup usaha Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada: 1. kegiatan usaha PAYDI; 2. kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based); 3. kegiatan usaha Asuransi Kredit dan Suretyship; dan/atau 4. kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah; b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada: 1. kegiatan usaha PAYDI; 2. kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based); dan/atau 3. kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah; c. Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based); d. kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based) sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, huruf b angka 2, dan huruf c hanya dapat dilakukan pada: 1. administrative service only (ASO) dalam rangka employee benefit; dan 2. pemasaran produk dari lembaga jasa keuangan yang telah mendapat izin dari OJK dan bukan merupakan produk asuransi atau reasuransi; dan e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2 dikecualikan bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan pemasaran produk asuransi syariah dari produk Perusahaan Asuransi Syariah hasil spin-off paling lama 2 (dua) tahun sejak dilakukannya spin-off.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 4 POJK 69/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.