BAB III — STANDAR PERILAKU USAHA · BAB III Bagian Ketiga — Perjanjian Reasuransi atau Perjanjian Reasuransi Syariah

Pasal 33

POJK 69/POJK.05/2016 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Perjanjian reasuransi atau perjanjian reasuransi syariah wajib dibuat secara tertulis dan tidak merupakan perjanjian yang menjanjikan keuntungan pasti bagi penanggung ulang atau reasuradur. (2) Perjanjian reasuransi atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat pernyataan bahwa dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi dilikuidasi, hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi yang timbul dalam transaksi reasuransi tetap mengikat sampai dengan saat salah satu atau kedua Perusahaan tersebut dilikuidasi.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 33 POJK 69/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Pasal 49 ayat (3) dicabut oleh POJK 4/POJK.05/2021
Pasal 50 dicabut oleh POJK 4/POJK.05/2021
Pasal 51 dicabut oleh POJK 4/POJK.05/2021
Pasal 72 dicabut oleh POJK 12/2024