BAB III — STANDAR PERILAKU USAHA · BAB III Bagian Kedua — Polis, Premi, atau Kontribusi
Pasal 29
POJK 69/POJK.05/2016 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Perusahaan atau Unit Syariah dapat membuka kesempatan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan Ceding untuk melakukan pembayaran Premi atau kontribusi melalui Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi.(2) Dalam hal pembayaran Premi atau kontribusi yang diterima oleh Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi telah diserahkan kepada Perusahaan atau Unit Syariah, pembayaran klaim atau manfaat yang timbul merupakan tanggung jawab Perusahaan atau Unit Syariah.(3) Pembayaran klaim atau manfaat yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila:a. pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan Ceding membayar Premi atau kontribusi dalam jangka waktu pembayaran Premi atau kontribusi yang ditentukan di dalam polis atau perjanjian reasuransi; danb. risiko yang terjadi dijamin di dalam polis atau perjanjian reasuransi.(4) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah belum menerima pembayaran Premi atau kontribusi dari Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam polis, Perusahaan atau Unit Syariah dapat menerbitkan surat pembatalan polis atau perjanjian reasuransi kepada pialang asuransi untuk disampaikan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan Ceding dan Perusahaan atau Unit Syariah tidak bertanggung jawab atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul.(5) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah tidak melakukan pembatalan polis atau perjanjian reasuransi dan menerima pembayaran Premi atau kontribusi melalui Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi setelah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan di dalam polis atau perjanjian reasuransi, Perusahaan atau Unit Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul sejak Premi atau kontribusi diterima.(6) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah menerima pembayaran Premi atau kontribusi melalui Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi setelah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan di dalam polis atau perjanjian reasuransi dan tidak melakukan pembatalan polis atau perjanjian reasuransi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak Premi dan kontribusi diterima, Perusahaan atau Unit Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul sejak Premi atau kontribusi diterima.(7) Dalam hal terjadi klaim sebelum Perusahaan atau Unit Syariah menerima pembayaran Premi atau kontribusi dari Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan atau Unit Syariah wajib membantu pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan Ceding dalam penyelesaian klaim kepada Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi.(8) Dalam hal penyelesaian klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan perusahaan penilai kerugian asuransi, biaya yang timbul dapat dibebankan kepada Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi.(9) Dalam hal penutupan asuransi melalui Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilarang melakukan off-set antara Premi atau kontribusi dengan klaim.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 29 POJK 69/POJK.05/2016
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.