Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB III — STANDAR PERILAKU USAHA · BAB III Bagian Kesatu — Pra Penjualan, Keagenan, dan Pialang

Pasal 15

POJK 69/POJK.05/2016 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dalam melakukan promosi atau iklan, Perusahaan atau Unit Syariah wajib melakukan upaya terbaik untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan dalam promosi atau iklan tersebut disampaikan secara akurat, jelas, dan tidak menyesatkan. (2) Perusahaan atau Unit Syariah wajib menarik materi iklan yang tidak akurat, tidak jelas, dan/atau dapat menyesatkan pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan Ceding. (3) Dalam hal OJK menilai materi iklan yang disampaikan tidak akurat, tidak jelas, dan/atau dapat menyesatkan pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan Ceding, OJK dapat meminta Perusahaan atau Unit Syariah untuk menarik materi iklan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permintaan OJK. (4) Informasi yang diberikan untuk promosi atau iklan dalam bentuk brosur atau leaflet wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. mudah dimengerti; b. memuat manfaat yang akan diperoleh pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan Ceding dari produk yang ditawarkan; c. memuat proses pembayaran pengajuan klaim; d. memuat pengecualian yang berpengaruh terhadap proses persetujuan dan pembayaran klaim; e. tidak menyembunyikan, mengurangi, atau menghilangkan pernyataan penting; dan f. memuat pernyataan mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku. (5) Informasi yang diberikan untuk promosi atau iklan selain brosur atau leaflet wajib memenuhi ketentuan paling sedikit sebagaimana diatur pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf f.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 15 POJK 69/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.