Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — RUANG LINGKUP USAHA · BAB II Bagian Kedua — Perluasan Ruang Lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah

Pasal 12

POJK 69/POJK.05/2016 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Total pendapatan jasa yang diperoleh Perusahaan Asuransi dari seluruh kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based) dilarang melebihi 25% (dua puluh lima persen) total pendapatan Premi bruto yang diperoleh Perusahaan Asuransi dalam satu periode tahun buku berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. (2) Total pendapatan jasa yang diperoleh Perusahaan Asuransi Syariah dari seluruh kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based) dilarang melebihi 50% (lima puluh persen) total ujrah (fee) Perusahaan Asuransi Syariah yang diterima dari kegiatan Usaha Asuransi Umum Syariah atau Usaha Asuransi Jiwa Syariah dalam satu periode tahun buku berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. (3) Total pendapatan jasa yang diperoleh Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dari seluruh kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based) dilarang melebihi 50% (lima puluh persen) total ujrah (fee) dalam satu periode tahun buku berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 12 POJK 69/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.