Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — KELEMBAGAAN DAN PENYELENGGARAAN LAPS SEKTOR JASA KEUANGAN · BAB III Bagian Kelima — Rapat Umum Anggota

Pasal 12

POJK 61/POJK.07/2020 — Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Rapat umum anggota mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Pengurus atau Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau anggaran dasar. (2) Wewenang yang ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. menetapkan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar; b. mengangkat, mengganti, dan memberhentikan Pengurus dan/atau Pengawas; c. meminta keterangan dari Pengurus dan/atau Pengawas dalam pelaksanaan tugas masing-masing; d. menetapkan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium Pengurus dan Pengawas; e. mengesahkan rencana kerja dan anggaran tahunan termasuk iuran anggota; f. menetapkan akuntan publik; dan g. menilai dan menyetujui laporan tahunan yang paling sedikit memuat: 1) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; 2) laporan pengurusan yang dilakukan oleh Pengurus; dan 3) laporan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 12 POJK 61/POJK.07/2020

PDF naskah resmi, halaman 9

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 51 POJK 61/POJK.07/2020 (mulai berlaku 16 Desember 2020); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH