Pasal I angka 11
POJK 58/POJK.05/2020 — Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
11. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 6 (enam) BAB dan 7 (tujuh) pasal, yakni BAB VIIA dengan Pasal 20A dan Pasal 20B, BAB VIIB dengan Pasal 20C, BAB VIIC dengan Pasal 20D, BAB VIID dengan Pasal 20E, BAB VIIE dengan Pasal 20F, dan BAB VIIF dengan Pasal 20G, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pelaksanaan rapat dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan perasuransian dilakukan melalui:
a. tatap muka langsung secara fisik; atau
b. tatap muka dengan media video conference.
Rapat dewan komisaris atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang didokumentasikan dalam bentuk video dan audio.
Teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dapat dilakukan dengan ketentuan:
a. jika pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi menggunakan media komunikasi jarak jauh, tindak lanjut pertemuan langsung secara tatap muka dapat dilakukan melalui sarana digital atau media elektronik; dan
b. tanda tangan basah atas surat pernyataan bahwa calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memperoleh penjelasan dan memahami manfaat, biaya, dan risiko produk asuransi yang ditawarkan, dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
Penerapan penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, yang telah memenuhi persyaratan:
a. memiliki sistem informasi dan infrastruktur yang memadai dengan memenuhi prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transaksi elektronik;
b. memiliki surat pernyataan dari:
1. penyedia jasa sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah atau surat pernyataan dapat digantikan dengan pemaparan (demo) sistem teknologi informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan jika perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah mengembangkan sendiri sistem teknologi informasinya; dan
2. direktur atau yang setara yang membawahkan fungsi manajemen risiko, dengan menyatakan bahwa sistem informasi dan infrastruktur yang digunakan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah telah memadai dan memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk mendukung pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan menggunakan media
komunikasi jarak jauh secara digital/elektronik;
c. memiliki standar operasi dan prosedur yang mendukung pelaksanaan pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
d. memiliki pernyataan dari calon pemegang polis bahwa:
1. calon pemegang polis bersedia bahwa tindak lanjut pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dilakukan melalui sarana digital atau media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
2. calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memperoleh penjelasan dan memahami manfaat, biaya, dan risiko produk asuransi yang ditawarkan;
e. melakukan dokumentasi dalam bentuk rekaman video dan audio secara baik terkait:
1. penjelasan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah mengenai manfaat, biaya, dan risiko produk asuransi yang ditawarkan; dan
2. pernyataan calon pemegang polis sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
f. menyampaikan ikhtisar polis dalam bentuk dokumen cetak sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi.
Pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memiliki infrastruktur yang mendukung proses autentikasi tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluruh proses pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai:
a. perasuransian;
b. transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik;
c. perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan; dan
d. anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
Penerapan atas penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan prinsip perlindungan konsumen yang baik.
Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah tidak dapat menggunakan penerapan atas penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alasan untuk menolak klaim pemegang polis.
Perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah dapat mengalokasikan biaya pengembangan dan pelatihan pegawai kurang dari batasan minimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya sumber daya manusia perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
Perusahaan pembiayaan dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dengan memenuhi persyaratan:
a. nilai pembiayaan untuk setiap Debitur paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
b. memiliki agunan berupa kendaraan bermotor, tanah, bangunan, dan/atau alat berat;
c. dilakukan pengecekan terhadap kelayakan Debitur melalui lembaga pengelola informasi perkreditan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
d. dilakukan analisis kelayakan kemampuan pembayaran Debitur.
Persyaratan memiliki agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dengan nilai paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap Debitur.
Kewajiban melakukan mitigasi risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan tetap berlaku bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah yang telah memiliki ekuitas lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dapat melakukan penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk tidak melalui penawaran umum.
Perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaporkan rencana penerbitan efek dan/atau sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penerbitan.
Dalam hal efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dapat tidak memenuhi ketentuan untuk:
a. dilakukan pemeringkatan dengan hasil pemeringkatan minimal layak investasi yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi yang aktivitas usahanya terkena dampak penyebaran COVID-19 dapat tidak memenuhi batasan ekuitas paling sedikit:
a. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk perusahaan pialang asuransi; atau
b. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk perusahaan pialang reasuransi,
sepanjang memenuhi kriteria:
a. tidak terpenuhinya kewajiban ekuitas minimum terjadi setelah pandemi COVID-19;
b. pandemi COVID-19 berdampak langsung atau tidak langsung terhadap ekuitas perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi; dan
c. tidak terdapat faktor lain yang menyebabkan penurunan ekuitas perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi yang tidak terkait pandemi COVID-19.
Perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi yang tidak memenuhi batasan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rencana aksi paling lama 1 (satu) bulan sejak perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum karena aktivitas usahanya terkena dampak penyebaran COVID-19.
(1) Kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 20A, dan Pasal 20B, berlaku selama jangka waktu status darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Selain kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 17 April 2022.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal I angka 11 POJK 58/POJK.05/2020
Status regulasi
Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: JDIH OJK: Berlaku; Diubah: POJK 30/POJK.05/2021 [Pasal Terkait Pasal 3 ayat (1) huruf l, Pasal 3 ayat (1) huruf m dan huruf n, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (3), Pasal 20D ayat (2), Judul Bab VIIF, Pasal 20G, Pasal 20H, Pa …]
Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.
Diubah/dicabut oleh: POJK 30/POJK.05/2021