POJK 58/POJK.05/2020 — Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Ketentuan angka 4 Pasal 2 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf g dan huruf h, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:1. perusahaan perasuransian, yang terdiri atas:a. perusahaan asuransi;b. perusahaan reasuransi;c. perusahaan asuransi syariah;d. perusahaan reasuransi syariah;e. perusahaan pialang asuransi;f. perusahaan pialang reasuransi; dang. perusahaan penilai kerugian asuransi,sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian;2. dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;3. lembaga pembiayaan, yang terdiri atas:a. perusahaan pembiayaan;b. perusahaan pembiayaan syariah;c. perusahaan modal ventura;d. perusahaan modal ventura syariah; dane. perusahaan pembiayaan infrastruktur,sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan;4. lembaga jasa keuangan lainnya, yang terdiri atas:a. perusahaan pergadaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian;b. lembaga penjamin, yang terdiri atas:1) perusahaan penjaminan;2) perusahaan penjaminan syariah;3) perusahaan penjaminan ulang; dan4) perusahaan penjaminan ulang syariah,sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan;c. lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;d. perusahaan pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;e. badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan penyelenggara jaminan sosial;f. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PT Permodalan Nasional Madani (Persero);g. penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; danh. lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga keuangan mikro.