BAB II — PENGAWASAN · BAB II Bagian Keempat — Sanksi Administratif
Pasal 19
POJK 49/2024 — Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Pemegang saham, perusahaan anak, dan pihak lain yang melakukan transaksi dengan PVML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa:a. peringatan tertulis;b. pembatalan persetujuan;c. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/ataud. denda administratif.(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakandengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.(3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).(4) Dalam hal pemegang saham, perusahaan anak, dan pihak lain yang melakukan transaksi dengan PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.(5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.(6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait PVML yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.