Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — PENGAWASAN · BAB II Bagian Ketiga — Pengawasan Langsung · BAB II Bagian Ketiga Paragraf 4 — Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 12

POJK 49/2024 — Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa berdasarkan surat perintah Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Sebelum dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada PVML. (3) Surat pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi: a. susunan tim pemeriksa; b. ruang lingkup Pemeriksaan; c. tujuan Pemeriksaan; d. dokumen yang diperlukan untuk Pemeriksaan; dan e. batas waktu penyampaian dokumen kepada pemeriksa. (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada PVML pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemeriksaan, jika pemberitahuan sebelum pelaksanaan Pemeriksaan diduga akan: a. mempersulit atau menghambat proses Pemeriksaan; b. mengaburkan keadaan yang sebenarnya; dan/atau c. menyembunyikan atau menghilangkan data, keterangan, atau laporan yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 12 POJK 49/2024

PDF naskah resmi, halaman 9

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal I POJK 25/2025; JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 31-12-2024

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 25/2025

Status di JDIH