POJK 48/2024 — Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) DPS wajib menyelenggarakan rapat dengan Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pimpinan UUS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.(2) PVML wajib memastikan untuk DPS wajib menuangkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.(3) PVML wajib memastikan DPS untuk mencantumkan perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara jelas dalam risalah rapat disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.(4) Peserta rapat yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima salinan risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).(5) Jumlah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing peserta rapat harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola yang Baik.
Dasar: Pasal 138 POJK 48/2024 (mulai berlaku 31-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; SEOJK 28/SEOJK.06/2025 (Pustaka Hukum) aturan pelaksana, bukan pengubah; JDIH BPK: Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.