POJK 48/2024 — Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) PVML dilarang mengangkat DPS yang berasal dari:a. pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan; ataub. mantan pegawai atau pejabat Otoritas Jasa Keuangan apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari Otoritas Jasa Keuangan kurang dari 6 (enam) bulan.(2) Dalam hal terdapat Benturan Kepentingan atau potensi Benturan Kepentingan dari mantan pegawai atau pejabat Otoritas Jasa Keuangan calon DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada PVML, calon yang bersangkutan mengungkapkan Benturan Kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.(3) Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat Benturan Kepentingan atau potensi Benturan Kepentingan dari mantan pegawai atau pejabat Otoritas Jasa Keuangan calon DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada PVML, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tindakan pengawasan yang diperlukan.(4) PVML wajib melaksanakan penetapan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait tindakan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Dasar: Pasal 138 POJK 48/2024 (mulai berlaku 31-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; SEOJK 28/SEOJK.06/2025 (Pustaka Hukum) aturan pelaksana, bukan pengubah; JDIH BPK: Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.