BAB VI — DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 53

POJK 48/2024 — Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) PVML selain Lembaga Keuangan Mikro yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan UUS wajib memiliki DPS. (2) Lembaga Keuangan Mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk DPS. (3) Pembentukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh beberapa Lembaga Keuangan Mikro. (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih atas rekomendasi lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (5) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dalam RUPS.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 53 POJK 48/2024

PDF naskah resmi, halaman 25

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 138 POJK 48/2024 (mulai berlaku 31-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; SEOJK 28/SEOJK.06/2025 (Pustaka Hukum) aturan pelaksana, bukan pengubah; JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH