POJK 48/2024 — Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Dalam hal PVML memiliki Dewan Komisaris lebih dari 1 (satu) orang, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.(2) Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.(3) Dewan Komisaris dapat melaksanakan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.(4) Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat bersama dengan Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.(5) Pengambilan keputusan Dewan Komisaris melalui rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.(6) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.(7) PVML wajib memastikan Dewan Komisaris untuk menuangkan hasil rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.(8) PVML wajib memastikan Dewan Komisaris untuk mencantumkan perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.(9) Anggota Dewan Komisaris yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris.(10) Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola yang Baik.
Dasar: Pasal 138 POJK 48/2024 (mulai berlaku 31-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; SEOJK 28/SEOJK.06/2025 (Pustaka Hukum) aturan pelaksana, bukan pengubah; JDIH BPK: Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.