POJK 48/2024 — Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Dalam hal tidak terdapat kepemilikan PVML oleh badan hukum asing dan/atau warga negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung, PVML wajib memastikan seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.(2) Dalam hal terdapat kepemilikan PVML oleh badan hukum asing dan/atau warga negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung kurang dari 25% (dua puluh lima persen), PVML wajib memastikan seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.(3) Dalam hal terdapat kepemilikan PVML oleh badan hukum asing dan/atau warga negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 25% (dua puluh lima persen), PVML wajib memastikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.(4) Bagi anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia wajib memiliki:a. izin menetap; danb. izin bekerja,dari instansi berwenang.
Dasar: Pasal 138 POJK 48/2024 (mulai berlaku 31-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; SEOJK 28/SEOJK.06/2025 (Pustaka Hukum) aturan pelaksana, bukan pengubah; JDIH BPK: Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.