Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB XX — PELAPORAN TATA KELOLA YANG BAIK

Pasal 108

POJK 48/2024 — Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) PVML wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola yang Baik pada setiap akhir tahun buku. (2) Laporan penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. transparansi penerapan Tata Kelola yang Baik yang mengungkapkan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); b. penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106; dan c. rencana tindak yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola yang Baik. (3) Laporan penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. (4) Dalam hal tanggal 30 April sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja pertama setelah tanggal 30 April. (5) Bagi PVML yang menerapkan penilaian tingkat kesehatan dengan faktor Tata Kelola yang Baik, laporan penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan penilaian tingkat kesehatan. (6) Penyampaian laporan penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank. (7) Ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 108 POJK 48/2024

PDF naskah resmi, halaman 48

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 138 POJK 48/2024 (mulai berlaku 31-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; SEOJK 28/SEOJK.06/2025 (Pustaka Hukum) aturan pelaksana, bukan pengubah; JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH