Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB XVII — KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Pasal 101

POJK 48/2024 — Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) PVML wajib memiliki kebijakan dan prosedur penyaluran pembiayaan secara tertulis. (2) Ketentuan mengenai kewajiban untuk memiliki kebijakan dan prosedur penyaluran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. (3) Kebijakan dan prosedur penyaluran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan; b. organisasi dan manajemen pembiayaan; c. kebijakan persetujuan pembiayaan; d. dokumentasi dan administrasi pembiayaan; e. pengawasan pembiayaan; dan f. penyelesaian pembiayaan bermasalah. (4) Kebijakan dan prosedur penyaluran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. ditetapkan oleh Direksi; b. disetujui oleh Dewan Komisaris; dan c. disosialisasikan kepada manajemen dan pegawai di unit kerja terkait. (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur mengenai penyaluran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 101 POJK 48/2024

PDF naskah resmi, halaman 46

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 138 POJK 48/2024 (mulai berlaku 31-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; SEOJK 28/SEOJK.06/2025 (Pustaka Hukum) aturan pelaksana, bukan pengubah; JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH