BAB II — RUANG LINGKUP DAN PERMODALAN · BAB II Bagian Kesatu — Umum
Pasal 2
POJK 47/2024 — KOPERASI DI SEKTOR JASA KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Koperasi dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Koperasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:a. menghimpun dana dari pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan;b. menghimpun dana dari anggota Koperasi lain;c. menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota Koperasi lain;d. menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan/ataue. melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, pasar modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan.(3) Koperasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih ruang lingkup sebagai LJK sebagai berikut:a. BPR;b. BPR Syariah;c. Penyelenggara Layanan Urun Dana;d. Perusahaan Perasuransian;e. Lembaga Penjamin;f. Perusahaan Pembiayaan;g. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;h. PMV;i. PMVS;j. LKM;k. Perusahaan Pergadaian; danl. Penyelenggara LPBBTI.(4) Koperasi yang akan memilih menjadi LJK harus melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kegiatan usaha yang sebelumnya telah dilaksanakan, sebagai berikut:a. Koperasi yang menjalankan usaha secara konvensional memilih menjadi LJK konvensional; danb. Koperasi yang menjalankan usaha berdasarkan Prinsip Syariah memilih menjadi LJK berdasarkan Prinsip Syariah.