Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — PERIZINAN USAHA KOPERASI YANG MEMILIH MENJADI LEMBAGA JASA KEUANGAN · BAB III Bagian Keempat — Sanksi Administratif

Pasal 12

POJK 47/2024 — KOPERASI DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Koperasi yang memilih menjadi LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (5), ayat (8), dan Pasal 11 ayat (1), ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Dalam hal Koperasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (3) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang: a. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Koperasi yang memilih menjadi LJK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau b. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Koperasi yang memilih menjadi LJK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 12 POJK 47/2024

PDF naskah resmi, halaman 13

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 18

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 23 Oktober 2026.

Status di JDIH