POJK 43/2024 — Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, LPEI, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT PNM, BP Tapera, dan PT SMI (Persero), ketentuan mengenai:a. kewajiban untuk menyediakan dana pendidikan dan pelatihan SDM dari anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); danb. kewajiban untuk menyediakan dana untuk pendidikan dan pelatihan SDM paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dari total beban tenaga kerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3),dinyatakan mulai berlaku pada tahun buku 2025.(2) Bagi Perusahaan Modal Ventura, dan Penyelenggara LPBBTI, dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ketentuan mengenai:a. kewajiban untuk menyediakan dana pendidikan dan pelatihan SDM dari anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); danb. kewajiban untuk menyediakan dana untuk pendidikan dan pelatihan SDM paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dari total beban tenaga kerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3),dinyatakan mulai berlaku pada tahun buku 2026.(3) Bagi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha provinsi dan kabupaten/kota serta Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ketentuan mengenai:a. kewajiban untuk menyediakan dana pendidikan dan pelatihan SDM dari anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);b. kewajiban untuk menyediakan dana untuk pendidikan dan pelatihan SDM paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dari total beban tenaga kerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); danc. kewajiban untuk menyediakan dana untuk pendidikan dan pelatihan SDM yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil,dinyatakan mulai berlaku pada tahun buku 2027.
Dasar: Pasal 31 POJK 43/2024 (mulai berlaku 27-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; JDIH BPK: Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.