Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT DALAM PROSES PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 11

POJK 42/2025 — Integritas Pelaporan Keuangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Bagi PVML yang diwajibkan untuk membentuk komite audit, komite audit wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas: a. penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan; dan b. kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan keuangan. (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna meyakini integritas dari proses pelaporan Laporan Keuangan PVML. (3) Dalam hal PVML tidak diwajibkan memiliki komite audit, tugas dan tanggung jawab komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 11 POJK 42/2025

PDF naskah resmi, halaman 9

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 24 POJK 42/2025 (mulai berlaku 22 Desember 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 22-12-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH