BAB III — PENGAWASAN AKTIF DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN PENGELOLA · BAB III Bagian Ketiga — Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Pasal 9
POJK 42/2024 — Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bagi Dewan Komisaris paling sedikit:a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan Pengelola atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a; danc. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.(2) Selain wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris bagi LPEI memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif.(3) Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota.(4) Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.(5) Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha PVML secara signifikan.(6) Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan:a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, bagi PVML selain LPEI; ataub. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, bagi LPEI.
Dasar: Pasal 46 POJK 42/2024 (mulai berlaku 27-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; PADK 48/PADK.06/2025 (JDIH) aturan pelaksana, bukan pengubah; JDIH BPK: Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.