Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(2) Bagi LPEI, BP Tapera, PT PNM, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan PT SMI (Persero) yang telah dilakukan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 ayat (1), ayat (5), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), ayat (3), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(3) Bagi Perusahaan Modal Ventura yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 ayat (1), ayat (5), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(4) Bagi Penyelenggara LPBBTI yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 ayat (1) ayat (5), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(5) Bagi Perusahaan Pergadaian yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 ayat (1), ayat (5), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(6) Bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 ayat (1) ayat (5), Pasal 15 ayat
(1) ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal
20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(7) Bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 ayat (1), ayat (5), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) mulai berlaku 4 (empat) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(8) Bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 ayat (1), ayat (5), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) mulai berlaku 6 (enam) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 42 POJK 42/2024
PDF naskah resmi, halaman 31