Beranda / Pustaka Hukum / POJK 42/2024 / Pasal 4 BAB II — PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
Pasal 4 POJK 42/2024 — Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT PNM, BP Tapera, dan PT SMI (Persero) wajib diterapkan untuk:
a. Risiko Kredit;
b. Risiko Pasar;
c. Risiko Operasional;
d. Risiko Strategis;
e. Risiko Likuiditas;
f. Risiko Hukum;
g. Risiko Kepatuhan; dan
h. Risiko Reputasi.
(2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi LPEI wajib diterapkan untuk:
a. Risiko Kredit;
b. Risiko Pasar;
c. Risiko Operasional;
d. Risiko Strategis;
e. Risiko Likuiditas;
f. Risiko Hukum;
g. Risiko Kepatuhan;
h. Risiko Reputasi; dan
i. Risiko Asuransi.
(3) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Penyelenggara LPBBTI wajib diterapkan paling sedikit untuk:
a. Risiko Kredit;
b. Risiko Operasional;
c. Risiko Strategis;
d. Risiko Hukum;
e. Risiko Kepatuhan; dan
f. Risiko Reputasi.
(4) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Perusahaan Pergadaian:
a. dengan lingkup wilayah usaha nasional wajib diterapkan paling sedikit untuk:
1. Risiko Kredit;
2. Risiko Pasar;
3. Risiko Operasional;
4. Risiko Strategis;
5. Risiko Likuiditas;
6. Risiko Hukum;
7. Risiko Kepatuhan; dan
8. Risiko Reputasi;
b. dengan lingkup wilayah usaha provinsi wajib diterapkan paling sedikit untuk:
1. Risiko Kredit;
2. Risiko Pasar;
3. Risiko Operasional;
4. Risiko Strategis;
5. Risiko Likuiditas;
6. Risiko Hukum;
7. Risiko Kepatuhan; dan
8. Risiko Reputasi; dan
c. dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota wajib diterapkan paling sedikit untuk:
1. Risiko Kredit;
2. Risiko Operasional;
3. Risiko Strategis;
4. Risiko Likuiditas;
5. Risiko Hukum;
6. Risiko Kepatuhan; dan
7. Risiko Reputasi.
(5) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Lembaga Keuangan Mikro:
a. dengan skala usaha besar wajib diterapkan untuk:
1. Risiko Kredit;
2. Risiko Operasional;
3. Risiko Likuiditas;
4. Risiko Hukum;
5. Risiko Kepatuhan; dan
6. Risiko Reputasi;
b. dengan skala usaha menengah wajib diterapkan untuk:
1. Risiko Kredit;
2. Risiko Operasional; dan
3. Risiko Likuiditas; dan
c. dengan skala usaha kecil wajib diterapkan untuk:
1. Risiko Kredit;
2. Risiko Operasional; dan
3. Risiko Likuiditas.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 4 POJK 42/2024
PDF naskah resmi, halaman 5
← Pasal 3 Daftar isi regulasi Pasal 5 → Status regulasi Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 46 POJK 42/2024 (mulai berlaku 27-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; PADK 48/PADK.06/2025 (JDIH) aturan pelaksana, bukan pengubah; JDIH BPK: Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.
Status di JDIH
Informasi hukum, bukan nasihat hukum; tidak menimbulkan hubungan advokat-klien
Diperbarui 10 November 2026, 20.44 WIB
Konsultasi dengan SPP