Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) PVML yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (8), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
d. penurunan hasil penilaian tingkat Risiko;
e. pembatalan persetujuan;
f. larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan/atau Pengelola; dan/atau
g. denda administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dan huruf c dikecualikan bagi Perusahaan
Pembiayaan Sekunder Perumahan, LPEI, BP Tapera, PT PNM, dan PT SMI (Persero).
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan
dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(4) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(5) Dalam hal PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
(6) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(7) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan;
b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 38 POJK 42/2024
PDF naskah resmi, halaman 29
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 46 POJK 42/2024 (mulai berlaku 27-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; PADK 48/PADK.06/2025 (JDIH) aturan pelaksana, bukan pengubah; JDIH BPK: Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.
Status di JDIH