Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Struktur organisasi satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dan ayat (3) atau fungsi Manajemen Risiko PVML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha PVML, Risiko yang melekat pada PVML disertai dengan wewenang dan tanggung jawab.
(2) Satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko harus independen terhadap fungsi bisnis dan operasional dan terhadap fungsi pengendalian internal.
(3) Satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau yang setara, atau anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
(4) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko meliputi:
a. mengidentifikasi Risiko termasuk Risiko yang melekat pada kegiatan usaha PVML;
b. menyusun metode pengukuran Risiko;
c. memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disusun oleh Direksi atau Pengelola;
d. memantau posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional, serta melakukan pengujian dengan menggunakan skenario/asumsi kondisi tidak normal dan pengujian dengan menggunakan data historis;
e. mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
f. mengkaji usulan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
g. mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi PVML yang menggunakan model untuk keperluan internal;
h. memberikan rekomendasi kepada fungsi bisnis dan operasional dan/atau kepada komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
i. menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada direktur utama atau yang setara, atau anggota Direksi atau Pengelola yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko, satuan kerja Manajemen Risiko, dan/atau komite Manajemen Risiko secara berkala.
(5) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro dengan skala usaha besar dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha provinsi.
(6) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota.
(7) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi satuan kerja Manajemen Risiko atau fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 26 POJK 42/2024
PDF naskah resmi, halaman 21
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 46 POJK 42/2024 (mulai berlaku 27-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; PADK 48/PADK.06/2025 (JDIH) aturan pelaksana, bukan pengubah; JDIH BPK: Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.
Status di JDIH