Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB VI — SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL · BAB VI Bagian Kesatu — Umum

Pasal 20

POJK 42/2024 — Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pelaksanaan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang menyebabkan atau memengaruhi eksposur Risiko. (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan: a. kepatuhan level manajemen PVML terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan atau ketentuan internal PVML; b. kepatuhan dan efektivitas fungsi Manajemen Risiko dalam merancang dan menerapkan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko; c. tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu; d. efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis dan operasional; dan e. efektivitas budaya Risiko pada organisasi PVML secara menyeluruh. (3) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha provinsi. (4) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf e dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota. (5) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 20 POJK 42/2024

PDF naskah resmi, halaman 17

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 46 POJK 42/2024 (mulai berlaku 27-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; PADK 48/PADK.06/2025 (JDIH) aturan pelaksana, bukan pengubah; JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH