BAB II — PERIZINAN PEMBUKAAN KPPVL · BAB II Bagian Kedua — Sanksi Administratif

Pasal 9

POJK 41/2025 — Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang Berkantor Pusat di Luar Negeri

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) KPPVL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (5), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan/atau ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPVL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan/atau Pasal 6 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (4) Dalam hal KPPVL telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (5), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan/atau ayat (3), KPPVL dikenai sanksi administratif berupa pembatasan dan/atau larangan melakukan kegiatan KPPVL.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 9 POJK 41/2025

PDF naskah resmi, halaman 6

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 37 POJK 41/2025 (mulai berlaku 22 Desember 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 22-12-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH