Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — PERIZINAN PEMBUKAAN KPPVL · BAB II Bagian Kesatu — Perizinan Pembukaan KPPVL

Pasal 5

POJK 41/2025 — Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang Berkantor Pusat di Luar Negeri

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon pemimpin KPPVL. (2) Calon pemimpin KPPVL wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. (3) Calon pemimpin KPPVL yang telah mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dilakukan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang pada kantor pusat PVL yang berkantor pusat di luar negeri dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam hal calon pemimpin KPPVL yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan belum diangkat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), persetujuan yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku. (5) KPPVL wajib menginformasikan pengangkatan pemimpin KPPVL kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengangkatan, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau dokumen pengangkatan dari pejabat yang berwenang pada kantor pusat PVL yang berkantor pusat di luar negeri. (6) Dalam hal calon pemimpin KPPVL tidak disetujui berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan, KPPVL mengajukan calon pemimpin KPPVL pengganti untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 5 POJK 41/2025

PDF naskah resmi, halaman 5

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 37 POJK 41/2025 (mulai berlaku 22 Desember 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 22-12-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH