Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) KPPVL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (3), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dan/atau Pasal 16 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(2) KPPVL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penutupan KPPVL.
(3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPVL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (3), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dan/atau Pasal 16 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(5) Dalam hal KPPVL telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (3), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dan/atau Pasal 16 ayat (1), KPPVL dikenai sanksi administratif berupa pembatasan dan/atau larangan melakukan kegiatan KPPVL.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 17 POJK 41/2025
PDF naskah resmi, halaman 9