Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — KEGIATAN KPPVL · BAB III Bagian Kesatu — Kegiatan KPPVL

Pasal 12

POJK 41/2025 — Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang Berkantor Pusat di Luar Negeri

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) KPPVL wajib menyampaikan laporan triwulan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember kepada Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan format formulir 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi: a. debitur/perusahaan pasangan usaha di Indonesia yang menerima pembiayaan/penyertaan modal dari kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri; b. nilai pembiayaan/penyertaan modal; c. sektor ekonomi; d. lokasi; e. tanggal penempatan pembiayaan; dan f. jatuh tempo (untuk skema pembiayaan). (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 12 POJK 41/2025

PDF naskah resmi, halaman 7

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 37 POJK 41/2025 (mulai berlaku 22 Desember 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 22-12-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH