BAB IV — TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA STATUTER

Pasal 7

POJK 41/POJK.05/2015 — Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pengelola Statuter dapat meminta pihak yang sedang atau pernah menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, pegawai dari Lembaga Jasa Keuangan, dan/atau pihak lain yang memiliki informasi dan/atau dokumen tertentu yang berkaitan dengan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan untuk memberikan informasi dan/atau dokumen dimaksud kepada Pengelola Statuter. (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan informasi dan/atau dokumen tertentu yang berkaitan dengan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan kepada Pengelola Statuter.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 7 POJK 41/POJK.05/2015

PDF naskah resmi, halaman 9

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal I angka 1 POJK 44/POJK.05/2019; Pasal I angka 2 POJK 44/POJK.05/2019; Pasal I angka 3 POJK 44/POJK.05/2019; Pasal I angka 4 POJK 44/POJK.05/2019; Pasal I angka 5 POJK 44/POJK.05/2019; JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 44/POJK.05/2019

Status di JDIH

Pasal 5A disisipkan oleh POJK 44/POJK.05/2019
Pasal 1 diubah oleh POJK 44/POJK.05/2019
Pasal 14 diubah oleh POJK 44/POJK.05/2019
Pasal 3 diubah oleh POJK 44/POJK.05/2019
Pasal 5 diubah oleh POJK 44/POJK.05/2019