BAB VII — SANKSI

Pasal 14

POJK 41/POJK.05/2015 — Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh POJK 44/POJK.05/2019, Pasal I angka 5 (Pasal 14).

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK berwenang menetapkan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan OJK ini berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, pejabat eksekutif, dan/atau organ Lembaga Jasa Keuangan yang membantu pelaksanaan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun di sektor jasa keuangan. (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat menetapkan sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada pihak yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 14 POJK 41/POJK.05/2015

PDF naskah resmi, halaman 12

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal I angka 1 POJK 44/POJK.05/2019; Pasal I angka 2 POJK 44/POJK.05/2019; Pasal I angka 3 POJK 44/POJK.05/2019; Pasal I angka 4 POJK 44/POJK.05/2019; Pasal I angka 5 POJK 44/POJK.05/2019; JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 44/POJK.05/2019

Status di JDIH

Pasal 5A disisipkan oleh POJK 44/POJK.05/2019
Pasal 1 diubah oleh POJK 44/POJK.05/2019
Pasal 14 diubah oleh POJK 44/POJK.05/2019
Pasal 3 diubah oleh POJK 44/POJK.05/2019
Pasal 5 diubah oleh POJK 44/POJK.05/2019