Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — KEWAJIBAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN SABD · BAB II Bagian Kesatu — Kewajiban Pembayaran

Pasal 3

POJK 39/2025 — Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.

(1) Pihak yang dikenakan SABD wajib melakukan pembayaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan cara: a. penyetoran ke rekening Otoritas Jasa Keuangan; atau b. pembayaran lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah surat SABD ditetapkan atau surat tanggapan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan keberatan ditetapkan. (3) Setiap hari keterlambatan pembayaran SABD dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah SABD yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah SABD yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan. (4) Keterlambatan pembayaran Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lagi dikenakan sanksi denda dan/atau bunga. (5) Mekanisme pembayaran SABD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara pelaksanaan pungutan di sektor jasa keuangan dan penerimaan lainnya.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 3 POJK 39/2025

PDF naskah resmi, halaman 3

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 17 POJK 39/2025 (mulai berlaku 22 Desember 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 22-12-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH