Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — PERMOHONAN KEBERATAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, DAN PENGURUSAN PIUTANG MACET · BAB III Bagian Ketiga — Pengurusan Piutang Macet

Pasal 12

POJK 39/2025 — Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.

(1) Dalam hal Pihak yang dikenakan SABD tidak melunasi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan sebagai upaya penyelesaian piutang macet sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat panggilan yang diantar secara langsung kepada Pihak yang Dikenakan SABD. (2) Dalam hal surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara langsung kepada Pihak yang tidak melunasi SABD, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengirimkan surat panggilan melalui pos atau jasa pengiriman lain dengan memperoleh bukti pengiriman, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal surat panggilan. (3) Selain upaya penyelesaian piutang macet sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan upaya penagihan dengan bantuan pihak ketiga dan/atau upaya melalui gugatan pengadilan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 12 POJK 39/2025

PDF naskah resmi, halaman 7

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 17 POJK 39/2025 (mulai berlaku 22 Desember 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 22-12-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH