Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

POJK 39/2025 — Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. 2. Sektor Jasa Keuangan adalah sektor perbankan, penilaian pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga jasa keuangan lainnya, inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto, yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. 3. Sanksi Administratif Berupa Denda yang selanjutnya disingkat SABD adalah sanksi berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang merupakan penerimaan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan. 4. Bunga adalah sejumlah uang yang timbul dan wajib dibayar oleh setiap Pihak yang dikenakan SABD sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran denda dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 1 POJK 39/2025

PDF naskah resmi, halaman 2

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 17 POJK 39/2025 (mulai berlaku 22 Desember 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 22-12-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH