BAB II — STATUS PENGAWASAN PPDP · BAB II Bagian Kesatu — Umum

Pasal 3

POJK 37/2025 — Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan status pengawasan terhadap PPDP. (2) Status pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengawasan normal; b. pengawasan intensif; atau c. pengawasan khusus. (3) Penetapan status pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas faktor: a. Peringkat Komposit; b. peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik; dan/atau c. parameter kuantitatif. (4) Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian Tingkat Kesehatan PPDP. (5) Penetapan status pengawasan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan kondisi PPDP yang didasarkan atas faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 3 POJK 37/2025

PDF naskah resmi, halaman 4

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 31 POJK 37/2025: mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan; diundangkan 22-12-2025, berlaku 23-06-2026 menurut JDIH OJK (dicek 14-10-2026); tanggal diundangkan di PDF tidak terbaca (glyph) (mulai berlaku 23 Juni 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 23-06-2026

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH