Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB IX — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

POJK 34/POJK.03/2018 — Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5180); b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampun dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322); c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5331); dan d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5474), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali untuk proses uji kemampuan dan kepatutan, penilaian kembali, atau penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama yang sedang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 24 POJK 34/POJK.03/2018

PDF naskah resmi, halaman 28

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 25 POJK 34/POJK.03/2018: mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkan (28-12-2018) = 28-01-2019 (dihitung), PDF h.30 (mulai berlaku 28 Januari 2019); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH