POJK 34/POJK.03/2018 — Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan:a. jangka waktu larangan kepada Pihak Utama ditetapkan ditambah selama 20 (dua puluh) tahun dan tidak menghilangkan kewajiban untuk mengalihkan saham; danb. pembayaran dividen ditunda sampai dengan Pihak Utama Pengendali mengalihkan kepemilikan saham.(2) Bagi bank syariah, dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c tidak menurunkan kepemilikan saham sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan:a. jangka waktu larangan kepada PSP ditetapkan ditambah selama 20 (dua puluh) tahun dan tidak menghilangkan kewajiban untuk menurunkan kepemilikan saham;b. hak suara PSP tidak diperhitungkan dalam RUPS;c. hak suara PSP tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS;d. dividen yang dapat dibayarkan kepada PSP paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya dibayarkan setelah PSP menurunkan jumlah kepemilikan saham; dane. nama PSP diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.
Dasar: Pasal 25 POJK 34/POJK.03/2018: mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkan (28-12-2018) = 28-01-2019 (dihitung), PDF h.30 (mulai berlaku 28 Januari 2019); JDIH OJK: Berlaku