Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Dalam memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pemenuhan:a. penyusunan rencana tindak serta pelaksanaan rencana tindak; danb. penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak,oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu dalam menindaklanjuti Perintah Tertulis.(2) Pemenuhan penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara berkala sesuai jangka waktu yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan.(3) LJK dan/atau Pihak Tertentu yang menerima Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan rencana tindak dan laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.