Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB V — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

POJK 31/2024 — PERINTAH TERTULIS

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6493); b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6529); dan c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13/OJK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 19 POJK 31/2024

PDF naskah resmi, halaman 8

Status regulasi

Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 20; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 20

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 23 Oktober 2026.