BAB X — PERUSAHAAN PERGADAIAN PEMERINTAH

Pasal 59

POJK 31/POJK.05/2016 — USAHA PERGADAIAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) bagi Perusahaan Pergadaian Pemerintah berupa laporan unit usaha syariah dalam hal Perusahaan Pergadaian Pemerintah telah memiliki izin pembukaan unit usaha syariah. (2) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Perusahaan Pergadaian Pemerintah wajib menyampaikan kepada OJK: a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir; dan b. laporan bulanan sesuai peraturan perundang-undangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 59 POJK 31/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 65; Pasal II huruf d POJK 30/2020; Pasal 30 huruf a POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 65; Pasal II huruf d POJK 30/2020; Pasal 30 huruf a POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Tetap berlaku menurut POJK 14/POJK.05/2020
Pasal 42 dicabut oleh POJK 30/POJK.05/2020
Pasal 43 dicabut oleh POJK 30/POJK.05/2020
Pasal 44 dicabut oleh POJK 30/POJK.05/2020
Pasal 45 dicabut oleh POJK 30/POJK.05/2020
Pasal 46 dicabut oleh POJK 30/POJK.05/2020
Pasal 47 dicabut oleh POJK 30/POJK.05/2020
Pasal 48 dicabut oleh POJK 30/POJK.05/2020
Pasal 19 ayat (3) dicabut oleh POJK 43/2024
Tetap berlaku menurut POJK 48/2024