Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB IX — PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 50

POJK 31/POJK.05/2016 — USAHA PERGADAIAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pencabutan izin usaha Perusahaan Pergadaian dilakukan oleh OJK. (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Perusahaan Pergadaian: a. bubar karena pailit; b. bubar karena keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota, atau menurut anggaran dasar jangka waktunya berakhir; c. bubar karena penggabungan, peleburan, atau pemisahan; d. melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pergadaian; atau e. dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. (3) Sebelum pencabutan izin usaha ditetapkan oleh OJK, Perusahaan Pergadaian wajib melakukan penyelesaian kewajibannya kepada Nasabah. (4) Prosedur penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan Nasabah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 50 POJK 31/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 65; Pasal II huruf d POJK 30/2020; Pasal 30 huruf a POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 65; Pasal II huruf d POJK 30/2020; Pasal 30 huruf a POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.