Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB VII — ASOSIASI PERUSAHAAN PERGADAIAN

Pasal 40

POJK 31/POJK.05/2016 — USAHA PERGADAIAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dalam hal telah terbentuk asosiasi yang menaungi Perusahaan Pergadaian di Indonesia, Perusahaan Pergadaian wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi Perusahaan Pergadaian yang telah mendapatkan izin usaha sebelum terbentuknya asosiasi, paling lama 3 (tiga) bulan sejak asosiasi terbentuk; b. bagi Perusahaan Pergadaian yang mendapatkan izin usaha setelah asosiasi terbentuk, paling lama 3 (tiga) bulan sejak mendapatkan izin usaha. (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari OJK. (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit: a. mengkoordinasikan penyusunan standar praktik dan kode etik Perusahaan Pergadaian; dan b. mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. (4) Pelaksanaan tugas asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada OJK.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 40 POJK 31/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 65; Pasal II huruf d POJK 30/2020; Pasal 30 huruf a POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 65; Pasal II huruf d POJK 30/2020; Pasal 30 huruf a POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.