Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB VI — PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 38

POJK 31/POJK.05/2016 — USAHA PERGADAIAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Perusahaan Pergadaian yang melakukan pemisahan wajib menyampaikan laporan pemisahan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal akta pemisahan yang dibuat di hadapan notaris. (2) Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. pemisahan murni; atau b. pemisahan tidak murni. (3) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengakibatkan seluruh aset dan liabilitas Perusahaan Pergadaian beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perusahaan Pergadaian lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perusahaan Pergadaian yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum. (4) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengakibatkan sebagian aset dan liabilitas Perusahaan Pergadaian beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perusahaan Pergadaian lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perusahaan Pergadaian yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada. (5) Laporan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Pergadaian dengan menggunakan format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri dengan dokumen: a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota; dan b. akta pemisahan. (6) Berdasarkan laporan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), OJK mencabut izin usaha Perusahaan Pergadaian yang melakukan pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 38 POJK 31/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 65; Pasal II huruf d POJK 30/2020; Pasal 30 huruf a POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 65; Pasal II huruf d POJK 30/2020; Pasal 30 huruf a POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.