Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian meliputi:a. penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai;b. penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia;c. pelayanan jasa titipan barang berharga; dan/ataud. pelayanan jasa taksiran.(2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pergadaian dapat melakukan kegiatan usaha lainnya, yaitu:a. kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (fee based income) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; dan/ataub. kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.(3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.(4) Pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menggunakan akad dengan ketentuan:a. memenuhi prinsip keadilan (‘adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah);b. tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram; danc. tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Surat Edaran OJK.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 13 POJK 31/POJK.05/2016
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 65; Pasal II huruf d POJK 30/2020; Pasal 30 huruf a POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 65; Pasal II huruf d POJK 30/2020; Pasal 30 huruf a POJK 43/2024
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.